Beranda » Surat Ijin » IJIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

IJIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Ijin Prinsip Penanaman Modal

NO.
KOMPONEN
URAIAN
 1Dasar Hukum
Perka BKPM Nomor 5 Tahun 20132
 2Persyaratan Pelayanan
1. Bukti Diri Pemohon Terdiri dari
- Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
- Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
- Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Prusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
2. Keterangan rencana kegiatan berupa
- Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir(Flow Chart)
- Uraian kegiatan usaha sektor jasa
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait
4. Permohonan Izin Prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM
5. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP BKPM harus dilampiri surat kuasa asli
 3Sistem, mekanisme, dan ProsedurPemohon Mengisi Lembar Permohonan
Front Desk memeriksa kelengkapan berkas pemohon bila lengkap maka diberikan tanda terima dan diregister, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
Seksi Perizinan/Non Perizinan untuk check kembali kelengkapannya dan diteruskan ke Operator Komputer untuk diinput data dan kelapangan untuk peninjauan lokasi oleh Tim (bila diperlukan)
Seksi Perizinan dan Non Perizinan menerima hasil disposisi ditolak/diterimanya permohonan. Bila ditolak maka disampaikan ke pemohon lewat Front Desk, bila diterima maka diinput ke komputer.Dan pada tanggal ditentukan pemohon datang kembali ke KPPT untuk mengecek permohonannya setelah itu diberi blanko SSRD untuk membayar ke Kasda dalam jumlah yang telah ditentukan sesuai Perda.Selanjutnya pemohon menyerahkan resi bukti pembayaran ke Front Desk untuk diinput nomor resinya.
Seksi Perizinan/Non Perizinan memaraf surat izin yang telah tercetak.
Kepala Kantor menandatangani Surat izin
Front Desk selanjutnya menyerahkan Surat Izin Ke Pemohon.
 4Jangka Waktu penyelesaian
3 (tiga) hari kerja
 5Biaya/tarif
Tidak di pungut Retribusi Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 6Produk Pelayanan
Ijin Prinsip Penanaman Modal