Beranda » Surat Ijin » IJIN USAHA PENANAMAN MODAL

IJIN USAHA PENANAMAN MODAL

Ijin Usaha Penanaman Modal

NO.
KOMPONEN
URAIAN
 1Dasar Hukum
Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013
 2Persyaratan Pelayanan
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LPH), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta  akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
3. Rekaman pendaftaran /Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Pananaman Modal/Izin Usaha dan /atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
4. Rekaman NPWP
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama:
-  Rekaman Sertifikat Hak Atas tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
-  Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan
-  Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau
-  Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
7. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri
8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terkhir
9. Rekaman Persetujuan/Pengesahan Analisis Mengenai Daokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
10.Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan atau peraturan daerah setempat.
11.Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perubahan
11.Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
12.Surat Kuasa
 3Sistem, mekanisme, dan prosedur
Pemohon Mengisi Lembar Permohonan
Front Desk memeriksa kelengkapan berkas pemohon bila lengkap maka diberikan tanda terima dan diregister, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
Seksi Perizinan/Non Perizinan untuk check kembali kelengkapannya dan diteruskan ke Operator Komputer untuk diinput data dan kelapangan untuk peninjauan lokasi oleh Tim (bila diperlukan)
Seksi Perizinan dan Non Perizinan menerima hasil disposisi ditolak/diterimanya permohonan. Bila ditolak maka disampaikan ke pemohon lewat Front Desk, bila diterima maka diinput ke komputer.Dan pada tanggal ditentukan pemohon datang kembali ke KPPT untuk mengecek permohonannya setelah itu diberi blanko SSRD untuk membayar ke Kasda dalam jumlah yang telah ditentukan sesuai Perda.Selanjutnya pemohon menyerahkan resi bukti pembayaran ke Front Desk untuk diinput nomor resinya.
Seksi Perizinan/Non Perizinan memaraf surat izin yang telah tercetak.
Kepala Kantor menandatangani Surat izin
Front Desk selanjutnya menyerahkan Surat Izin Ke Pemohon.
 4Jangka waktu penyelesaian
3 (tiga) hari Kerja
 5Biaya / Tarif
Tidak di pungut Retribusi Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 6Produk Pelayanan
Ijin Usaha Penanaman Modal