Sangihe, – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara M Roskonedi, Rabu (8/8/2018), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kejati dalam Kunkernya melakukan tatap muka bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati.

Wakil Bupati (Wabup) Helmud Hontong SE dalam sambutannya mengatakan, saat ini kita dapat bertatap muka dengan Kajati Sulut bersama rombongan, sehubungan dengan itu atas nama pemerintah Kabupaten Sangihe menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas Kunker Kajati di Kabupaten Sangihe.

“Mengingat forum ini sangat penting dan strategis dalam rangka membangun kemitraan dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di Kabupaten Sangihe,” kata Hontong.

Dijelaskan Wabup, atas nama Pemerintah dan masyarakat di daerah ini menyampaiakan selamat datang kepada Kajati Sulut di tanah tampungang lawo, sambil menikmati alam yang indah serta masyarakat yang santun dan berbudaya yang beraneka ragam.

“Situasi dan kondisi ini menjadi energi positif dan sumber inpirasi dalam tugas di Sangihe yang merupakan bagian internal dari Provinsi Sulut,” jelas Hontong.

Lebih lanjut dijelaskan Wabup, dalam rangka mempercepat akselerasi di Kabupaten Sangihe, kami sepakat bahwa pemerintahan saat ini Kabupaten Sangihe daerah perbatasan NKRI sebagai gerbang maritim Indonesia yang maju sejahtera dan mandiri. Dijabarkan melalui misi pimpinan daerah dikenal dengan sebutan sapta karya.

“Visi dan misi diatas menjadi pijakan dasar yang akan diaktualisasikan oleh seluruh OPD dan merumuskannya melalui implementasi program dan kegiatan masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tingi (Kajati) Sulut M Roskonedi mengatakan, kedatangannya ke Sangihe dalam rangka Kunker Kajat Sulut ke wilayah hukum Kekuasaan Negeri se Sulut, dan di Sangihe merupakan Kunker yang ke delapan kalinya.

“Ini merupakan pertama kali melakukan Kunker ke Sangihe,” ucap Roskonedi. Diungkapkannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan selaku Kejaksaan Tinggi yang merupakan salah satu aparat penegak hukum di wilayah Sulut. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang selama ini menarik perhatian bukan hanya masyarakat tetapi juga pimpinan adalah tindak pidana korupsi oleh kejaksaan.

“Susuai dengan UU nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani perkara tipikor. Nantinya tindak pidana korupsi akan menjadi salah satu tugas kejaksaan,” beber dia.

Dia menambahkan, permasalahan selama ini yang mencuat ke atas adalah banyak OPD yang komplain terhadap kehadiran kejaksaan. Mereka merasa kwatir, takut untuk melaksanakan pencairan sehingga pembangunan di daerah menjadi terhambat.

“Bahwa kejaksaan sebagai penegak hukum tidak boleh mempidanakan kebijakan pemerintah daerah dan jangan sampai membuat gaduh di daerah,” tukasnya. Arno,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *